MyPembega.tk MyGoogle+ MyFacebook
Home Blog Download Table Of Contents T O S
Terimakasih Telah Berkunjung Ke Sini... ^_^

Thursday, August 15, 2013

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | Peraturan Presiden & Menteri | Download


Tanah merupakan modal dasar pembangunan. Hampir tak ada kegiatan pembangunan (sektoral) yang tidak memerlukan tanah. Oleh karena itu tanah memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan baik untuk kepentingan umum maupun swasta selalu membutuhkan tanah sebagai wadah pembangunan. Saat ini, pembangunan terus meningkat sedangkan persediaan tanah tidak berubah. Keadaaan ini berpotensi menimbulkan konflik karena kepentingan umum dan kepentingan perorangan saling berbenturan.

Perlu diketahui bahwa pengaturan terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pemerintah telah menerbitkan peraturan secara berturut-turut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan perundang-undangan diatas selama ini dianggap belum memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang kehilangan tanahnya. Bagi pemerintah yang memerlukan tanah, peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan tersebut dipandang masih menghambat atau kurang untuk memenuhi kelancaran pelaksanaan pembangunan sesuai rencana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditetapkan pada bulan Januari 2012, merupakan undang-undang yang ditunggu-tunggu. Alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 karena pelaksanaan pengadaan tanah pada saat ini masih lambat dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Pelaksanaan pengadaan tanah selama ini masih dilakukan secara ad hoc dan menimbulkan banyak permasalahan serta belum menjamin kepastian waktu dalam pembebasan tanahnya. Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur teknis pembebasan lahan, maka pada tanggal 7 Agustus 2012 yang lalu, Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Namun, dalam perjalanan waktu penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini tidak lepas dari pro dan kontra dari beberapa elemen masyarakat. Sudah terdapat upaya judicial review dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah Rakyat (Karam Tanah) yang beranggotakan Serikat Petani Indonesia (SPI), Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Walhi, Aliansi Petani Indonesia (API), Sawit Watch, Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KruHA), Perserikatan Solidaritas Perempuan, Yayasan Pusaka, Elsam, Indonesia for Global Justice, dan Serikat Nelayan Indonesia (SNI), yang menilai Undang-Undang tersebut tidak berpihak kepada masyarakat. bersambung....

Baca lebih lanjut tulisan diatas di-Link berikut ini: 
Download Peraturan Presiden, Menteri dan Tata Cara dalam format pdf:
  • PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM : link download 1, download 2, download 3 "Baru"
  • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM : link download "Baru"
  • PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 / PMK.02 / 2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA : download "Baru"
  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH : download "Baru"
  • PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH : download "Baru"
  • PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM : link Download
  • PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM : link download
  • KEPUTUSAN  PRESIDEN  REPUBLIK  INDONESIA NOMOR  55  TAHUN  1993 TENTANG PENGADAAN  TANAH  BAGI  PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  UNTUK  KEPENTINGAN  UMUM : link  download 1, download 2
  •  TATA CARA PELAKSANAAN DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL YANG DIBIAYAI OLEH BADAN USAHA : link download
  •  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 1975 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PEMBEBASAN TANAH : link download
  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1976 TENTANG PENGGUNAAN ACARA PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMERINTAH BAGI PEMBEBASAN TANAH OLEH PIHAK SWASTA : link download
  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 1985 TENTANG TATA CARA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN : link download
  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1987 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN : link download
Ebook Lainnya:
  • Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Nilai Tanah dan Bangunan : link download
  • Panduan Penerapan Penilaian Indonesia 18 (PPPI 18) Penilaian Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : link download
Tesis berbentuk ebook (pdf) yang pembahasannya berhubungan dengan pengadaan tanah bagi pelaksaan pembangunan untuk kepentingan umum:
  • PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI SEMARANG (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya Ngaliyan – Mijen) : link download
  •  PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK JALAN LINGKAR UTARA KOTA TEGAL : link download
  •  KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI BUKTI HAK KEPEMILIKAN TANAH : link download

Berikut ini tautan ke Peraturan & Perundangan yang ada di situs resmi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (www.bpn.go.id) "Baru" © 2014 :

Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Negara, Keputusan Menteri Negara, Instruksi Menteri Negara, Peraturan Kepala BPN RI, Keputusan Kepala BPN RI, Surat Edaran, Peraturan Lain.

Apabila link diatas sudah tidak aktif, jika berkenan mohon diberitahukan, dan apabila ada yang ingin menambahkan maka dipersilahkan :D

Tulisan ini jauh dari kata sempurna, terimakasih telah membaca, akhir kata "semoga berguna" ...

Kata Kunci : penggusuran tanah, pembebasan tanah, pembebasan lahan, penggusuran lahan, peraturan presiden republik indonesia, peraturan menteri dalam negeri, perpres, pengadaan tanah demi kepentingan umum, download pdf, undang-undang pembebasan lahan, undang-undang pembebasan tanah, pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, swasta, pemerintah, tata cara pembebasan lahan, tata cara pembebasan tanah.